Langsung ke konten utama

Solusi Polemik Krisis Garam

Keributan asinnya garam ini sebenarnya sudah muncul tandanya sepekan sebelum puasa di Jatim sebagai salah satu lumbung garam nasional sudah terjadi penurunan stok dan harga yang terus merangkak naik. Jadi bukan sepekan atau dua pekan garam langka.

Keputusan impor 75.000 ton garam dari Australian sudah diambil oleh pemerintah, ini kondisi paradok disaat 2017 ditetapkan sebagai tahun swasembada garam oleh pemerintahan Jokowi

Pro kontra kebijakan impor pasti ada, tapi harus kita lihat dengan jernih dan apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita tanpa impor garam? Apakah bisa dengan garis pantai terpanjang kedua dunia semua bisa produksi garam? Apakah kita sudah pernah swasembada garam? Solusi jangka panjang harus riil.

Fakta Garam Nasional

Sejak merdeka kita belum bisa swasembada garam. Target yang di patok sejak 2012 sampai 2017 dipastikan gagal melihat kondisi saat ini. Memang tidak mudah kelola garam.

Inilah faktanya bahwa sejak 2001 sampai 2016 produksi garam terus mengalami penurunan, pernah bagus tahun 2015 bisa produksi 2.9 juta ton/tahun dari kebutuhan nasional 4 juta ton.

Terdiri untuk garam konsumsi 1.96 juta ton dan industri 2.05 juta ton. Memang kebutuhan garam konsumsi sudah cukup, hanya untuk industri masih jauh dari harapan kualitas garam dalam negeri.

Dari sisi kemampuan lahan produksi garam juga belum signifikan, ada 49 titik dari 9 provinsi sentra garam mulai dari jawa, sulawesi sampai NTT yang luasan lahan sekitar 21.348 hektar dengan kapasitas produksi garam 60 - 80 ton/ha. Kita membutuhkan lahan minimal 37.000 Ha dengan produksi 80 ton/ha.

Lalu orang banyak berargumentasi kenapa laut yang luas tidak bisa produksi garam sendiri? Anggapan luasan laut semua bisa produksi garam tidak benar.

Indonesia berada di ekuator dengan udara lembab, banyak uap air masuk menuju ke equator sehingga input fresh water ke wilayah Indonesia banyak, otomatis salinitas jg rendah.

Berbeda dg daerah lintang menengah yg udaranya kering, massa udara (uap air) mengalir ke equator, salinitasnya tinggi. (Stewart, 2008, introduction of physical Oceanography). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa tidak semua lautan kita bisa berproduksi garam.

Lihat sisi lain yaitu teknologi pengelolaan garam. Saat ini kita harus akui bahwa teknologi yang dipakai untuk produksi garam nasional masih jauh dari maju.

Produksi garam rakyat hanya mengandalkan teknologi penguapan dan sangat tergantung cuaca, jika cuaca buruk maka ancaman gagal panen mencapai 90%. Sampai saat ini faktanya kita masih sangat mengandalkan cuaca sebagai faktor "penentu" dalam produksi garam nasional.

Solusi Jangka Panjang

Solusi jangka pendek untuk segera atasi kelangkaan garam adalah impor. Memang pahit tetapi itulah jalan satu - satunya untuk mengisi kekosongan stok nasional, kegagalan antisipasi kebijakan impor jangan sampai terulang kembali seperti sekarang.

Tapi impor harus berhenti mulai 2019 dengan solusi jangka panjang yang komperhensif.

pertama kebijakan nasional harus fokus membangun industri garam berbasis teknologi. Tawaran BPPT yang punya teknologi evaporasi mampu memanen garam dari 12 hari menjadi 4 hari harus betul - betul direalisasikan dalam konteks industriliasai.

PT Garam harus memiliki pabrik dengan teknologi tinggi yang mampu menyediakan garam industri dengan kadar NaCl lebih dari 97%. Pilihan teknologi sangat penting ditengah cuaca saat ini yang tidak menentu. Jika hanya mengandalkan teknologi geomembran saja akan sangat susah.

Kedua, peningkatan kualitas garam rakyat. Garam rakyat harus ditingkatkan kualitasnya agar bisa perlahan memenuhi kebutuhan garam industri yang otomatis menurunkan impor garam.

Ketiga, fokus kepada kesejahteraan petani garam. Jangan impor saat panen raya, tetapkan harga garam rakyat yang menguntungkan petani. Sejarah harga 200 - 300 rupiah/kg jangan terjadi kembali di tingkat petani.

Swasembada garam harus sejalan dengan kesejahteraan petani garam karena itulah esensi utama kita berswasembada.

Penulis : Riyono
Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia
Pegiat Komunitas Wedangjae

Komentar

Populer

Tren Pendidikan Era Milenial

Zaman berubah. Era milenial namanya. Generasinya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi dan media teknologi digital. Gawai di tangan. Pengetahuan mudah di dapat, ruang obrolan bertambah luas, tanpa sekat dan tanpa batas. Inilah kompetitor guru saat ini. Kompetitor yang sangat serius. Selalu meng-update diri, dengan sangat pesat. Mari kita proyeksikan pendidikan di masa depan, berdasarkan fenomena kekinian. Karena generasi yang dididik hari ini akan hidup di masa depan.Sesuatu yang relevan di hari ini, mungkin akan usang di masa depan. Bisa jadi, bila hari ini sekolah keliru ajar. Lahirlah generasi pengekor, bukan ‘pemimpin barisan’.
Berdasarkan data Indonesia Digital Landscape 2018, yang dirilis pada bulan Januari 2018, dari total Populasi penduduk yang 265 juta jiwa, pemilik Unique Mobile User adalah 178 juta jiwa (67 %), Internet Users 132,7 Juta Jiwa (50 %) dan Active Social Media Users 130 juta jiwa (49 %). Dan dari pengguna internet itu, 91 %adalah pen…

Milestone Wedangjae Online

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Ini adalah sebuah milestone atau sebuah tonggak baru atau Nol Kilometer bagi Komunitas Wedangjae online. Setelah didirikan tahun 2002 dan memiliki web untuk pertama kali tahun 2003 di Geocities (free) menggunakan Dreamweaver, Flash, dan Frontpage, hingga mengalami pasang surut dengan web berbasis CMS berdomain dotcom (2006-2010) dan dotnet (2010-2017), kini Wedangjae hadir kembali dalam bentuk yang lebih praktis, menggunakan blog engine sebagai 'angkringan'-nya.

Sebagian tulisan adalah arsip digital para pegiatnya atau kegiatan yang pernah dilakukan Wedangjae, sehingga tanggal posting sebelum Maret 2018. Sebagian yang lain adalah karya terbaru di awal-awal tahun 2018. Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Bolehkah Masjid atau Tanah Wakaf Dialihkan ( Ruilslag) ?

Pada tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima banyak pertanyaan baik perorangan maupun organisasi tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Banyak tanah yang di atasnya ada bangunan masjid yang dialihfungsikan oleh perorangan atau kelompok yang memegang dokumen formal, sehingga menimbulkan sengketa.
Pada tahun 2014 pula, MUI kemudian mengeluarkan fatwa soal status tanah tersebut, dengan fatwa nomor 54 tahun 2014 tentang “Status Tanah yang Di atasnya Ada Bangunan Masjid”.  Fatwa ini  kemudian ditetapkan pada 30 Desember 2014 atau 07 Rabiul Awwal 1436 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr. H .Hasanuddin AF, MA  dan sekretaris Dr HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA. Bunyi fatwa itu sebagai berikut:
Pertama : Ketentuan Umum :
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
Masjid ialah masjid jami’ yakni sebuah bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat shalat kaum muslimin.Tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan…