Langsung ke konten utama

Pesan Dua Bintang

Landscape politik nasional cukup hangat dalam pekan ini. Pasca penetapan UU pemilu dengan isu krusial PT 20 - 25% mendapat perlawanan sengit, empat partai walk out dan menyerukan kepada publik untuk melakukan uji materi UU di MK. Suasana semakin ramai saat dua jendral bertemu setelah 5 tahun "berpisah".

Ada berbagai spekulasi dan analisa pertemuan lima tahun antara dua bintang ini. Mulai persiapan koalisi pilpres 2019 dan warning kepada kekuasaan jokowi. Dua isu besar ini menjadi fokus perbincangan publik setelah pertemuan selesai.

Lalu apa sebenarnya pesan penting bagi Jokowi dan demokrasi? Kenapa Prabowo sangat "marah" dengan mengatakan syarat PT 20 - 20% adalah lelucon politik yang akan di ingat sejarah? SBY yang "kalem" kenapa tiba - tiba segera bertemu Prabowo?

Karakter Politik

Melihat kejadian pasca kekelahan pilpres 2014 dan keributan KMP - KIH sampai Pilkada DKI 2017 masih relevan bahwa rivalitas kubu Prabowo dan Jokowi belum selesai. Tiga poros utama kekuatan politik ketokohan semakin hangat menjelang pemilu dan pilpres serentak 2019.

Poros Prabowo yang bersekutu dengan PKS sebagai kekuatan islam modern, poros Penguasa Jokowi dan Poros SBY dengan Demokrat dan PAN yg mulai resah di kubu pemerintah.

Dua poros politik sudah mulai memanaskan mesin politiknya, pernyataan Prabowo soal UU pemilu menandakan bahwa oposisi akan terus "menggangu" Jokowi sampai 2019. Isu utang negara yang semakin menggunung, kedekatan dengan poros cina yang nyata dan kinerja ekonomi yang lambat akan terus di ekspose sebagai kegagalan Jokowi.

Sebagai oposisi sangat wajar dan memang harus jadi bandul penyeimbang sama seperti Puan Maharani yang menangis saat memprotes kenaikan BBM di era SBY. Karakter "menyerang" Prabowo yang sering diwakili Gerindra di DPR akan terus dilakukan sampai pemilu serentak.

Poros SBY juga "marah" kepada Jokowi, kekalahan SBY dalam pilkada DKI karena anjloknya elektabilitas AHY di last minute karena kasus Antasari yang menyerang ke jantung politik SBY. Kalimat SBY waktu bertemu dengan Prabowo bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan benar menjadi sinyal bahwa SBY juga sudah ambil ancang - ancang terhadap Jokowi.

Memang SBY dan Prabowo sebenarnya sulit bersatu sejak lama, namun pertemuan lima ini membuktikan bahwa oposisi terhadap Jokowi akan meningkatnya eskalasinya.

Sikap dan karakter dua bintang dengan karakter yang sebenarnya kontras ini harus menjadi alrm bagi Jokowi menuju 2019. Bersatunya poros SBY dan Gerindra yang didalamnya ada PKS dan kemunggkinan besar ada PAN adalah kekuatan politik oposisi semakin menguat menjelang 2019.

Sikap Jokowi

Konsolidasi SBY dan Prabowo akhirna di sikapi oleh pemerintah. Itu silaturahim dan komunikasi biasa antar tokoh politik demi bangsa. Mungkin penialain ini bagi sebagian publik, ternyata Jokowi menanggapi serangan SBY dan Prabowo, tidak ada kekuasaan absolut karena sekarang ada pers, lsm dan pengawasan DPR dan rakyat.

Sangat berlebihan jika dikatakan ada abose of power komentar Jokowi. Soal PT 20 - 25%  Jokowi berbalik menanyakan kenapa kok ribut sekarang, dulu kok gak? Inilah sikap Jokowi yang bisa jadi menjadi sinyal bagi oposan bahwa Jokowi tidak akan tinggal diam, persaingan menuju 2019 akan semakin sengit kembali jika saling berhadapan antara Prabowo vs Jokowi.

Poros Jokowi yang menguasai hampir 60% suara parlemen saat ini nampaknya akan mulai meningkatkan intensitas menuju 2019. Kekalahan poros Jokowi di pilkada DKI menjadi sinyal keras bahwa rakyat mulai ada pergeseran trus kepada pemerintah.

 Jurus blusukan sudah tidak kompatibel untuk dipakai kembali di 2019, problem kenaikan TDL, kelangkaan garam, kontroversi Perpu di kalangan sebagain umat islam dan kegaduhan bersama nelayan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas yang harus dituntaskan Jokowi jika ingin kembali untuk periode ke dua.

Jika sampai 2018 tidak ada perbaikan signifikan kinerja pemerintah maka bisa jadi rakyat akan melihat peluang Poros Prabowo dan SBY yang sekarang berkonsolidasi untuk merebut kepemimpinan di 2019 akan terwujud.

Penulis : Riyono
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah FPKS
Pegiat Komunitas Wedangjae 

(dimuat di harian Wawasan, 1 Agustus 2017)

Komentar

Populer

Milestone Wedangjae Online

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Ini adalah sebuah milestone atau sebuah tonggak baru atau Nol Kilometer bagi Komunitas Wedangjae online. Setelah didirikan tahun 2002 dan memiliki web untuk pertama kali tahun 2003 di Geocities (free) menggunakan Dreamweaver, Flash, dan Frontpage, hingga mengalami pasang surut dengan web berbasis CMS berdomain dotcom (2006-2010) dan dotnet (2010-2017), kini Wedangjae hadir kembali dalam bentuk yang lebih praktis, menggunakan blog engine sebagai 'angkringan'-nya.

Sebagian tulisan adalah arsip digital para pegiatnya atau kegiatan yang pernah dilakukan Wedangjae, sehingga tanggal posting sebelum Maret 2018. Sebagian yang lain adalah karya terbaru di awal-awal tahun 2018. Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Tren Pendidikan Era Milenial

Zaman berubah. Era milenial namanya. Generasinya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi dan media teknologi digital. Gawai di tangan. Pengetahuan mudah di dapat, ruang obrolan bertambah luas, tanpa sekat dan tanpa batas. Inilah kompetitor guru saat ini. Kompetitor yang sangat serius. Selalu meng-update diri, dengan sangat pesat. Mari kita proyeksikan pendidikan di masa depan, berdasarkan fenomena kekinian. Karena generasi yang dididik hari ini akan hidup di masa depan.Sesuatu yang relevan di hari ini, mungkin akan usang di masa depan. Bisa jadi, bila hari ini sekolah keliru ajar. Lahirlah generasi pengekor, bukan ‘pemimpin barisan’.
Berdasarkan data Indonesia Digital Landscape 2018, yang dirilis pada bulan Januari 2018, dari total Populasi penduduk yang 265 juta jiwa, pemilik Unique Mobile User adalah 178 juta jiwa (67 %), Internet Users 132,7 Juta Jiwa (50 %) dan Active Social Media Users 130 juta jiwa (49 %). Dan dari pengguna internet itu, 91 %adalah pen…

Bolehkah Masjid atau Tanah Wakaf Dialihkan ( Ruilslag) ?

Pada tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima banyak pertanyaan baik perorangan maupun organisasi tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Banyak tanah yang di atasnya ada bangunan masjid yang dialihfungsikan oleh perorangan atau kelompok yang memegang dokumen formal, sehingga menimbulkan sengketa.
Pada tahun 2014 pula, MUI kemudian mengeluarkan fatwa soal status tanah tersebut, dengan fatwa nomor 54 tahun 2014 tentang “Status Tanah yang Di atasnya Ada Bangunan Masjid”.  Fatwa ini  kemudian ditetapkan pada 30 Desember 2014 atau 07 Rabiul Awwal 1436 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr. H .Hasanuddin AF, MA  dan sekretaris Dr HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA. Bunyi fatwa itu sebagai berikut:
Pertama : Ketentuan Umum :
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
Masjid ialah masjid jami’ yakni sebuah bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat shalat kaum muslimin.Tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan…