Langsung ke konten utama

Mereposisi PKL dalam Ruang Publik


Persoalan utama setiap kota saat ini tidak bergeser jauh dari permasalahan penataan ruang publik dan pedagang kaki lima (PKL). Meskipun komunitas PKL seringkali menjadi dagangan politik yang aduhai saat kampanye, namun dalam tindak lanjut penanganannya, keberadaan PKL selalu memunculkan permasalahan baru. Jika dibiarkan, populasinya akan berkembang dan mengganggu kenyamanan publik, namun jika dilarang akan membawa ekses sosial berkepanjangan. Inilah wajah khas kota dari negeri yang sedang berbenah.

PKL selalu menempati areal-areal ruang publik, yang seharusnya memang murni untuk kepentingan publik. Di Semarang, kita bisa melihat, betapa sulitnya berjalan kaki di trotoar jalan Pandanaran. Selain trotoar yang sempit, keberadaan trotoar itupun masih diganggu keberadaan PKL. Belum lagi sejumlah jalan protokol lainnya, seperti jalan Mataram, dr Sutomo (Kalisari), atau bahkan yang tidak disediakan ruang bagi pejalan kaki, semacam di jalan Fatmawati, Tentara Pelajar, dan masih banyak lagi. 

Karena karakternya yang khas itulah, maka pemerintah mengadopsi ruh PKL. Polisi membangun pos di trotoar, layanan perpanjangan sim dan stnk dengan mobil di ruang publik, pembayaran rekening listrik, pengurusan npwp dan pembayaran pajak, hingga resepsi hari jadi kota atau acara-acara seremonial pejabat yang harus menutup jalan raya.

Sesungguhnya keberadaan ruang publik, seperti lapangan Pancasila Simpanglima, sangat mutlak dibutuhkan untuk menjadikan warga Semarang lebih humanis. Mengutip uraian Hannah Arendt, filsuf Jerman, sebuah kota hakekatnya adalah sebuah polis. Tempat bagi masyarakat mengidentifikasi, negosiasi, dan memecahkan masalah atau konflik yang muncul akibat rumitnya organisasi dan pembagian tugas dalam kota.

Tanpa ruang publik, warga kota akan menjadi masyarakat yang non konformitas, individualis, dan asosial. Warga kota tidak lagi mampu berinteraksi atau bekerjasama dengan pihak lain. Indikator utamanya, anak mudanya akan mengaktualisasikan diri secara ekstrem.

Yang terjadi saat ini, ketika ruang publik makin menciut, muncul tempat-tempat yang menjadi “seakan-akan ruang publik” (pseudo public space). Tempat-tempat seperti mal, kampus, taman kantor pemerintah, stadion, menjelma seakan-akan menjadi ruang publik. Tempat dimana warga Semarang bercengkerama, berpacaran, bahkan cekcok.

Pergeseran ini, sangat disadari oleh para pelaku bisnis, dimana mereka kemudian membangun tempat-tempat dengan menggunakan nama square, garden, dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang mengklaim sebagai town square. Padahal tempat yang seolah-olah menjadi ruang publik ini, sangat dibatasi (pagar, satpam, jam operasi, dll). Kondisi ini diperburuk adanya pendudukan ruang publik oleh para PKL, misalnya Simpanglima di Sabtu-Minggu. Belum lagi anggapan warga kota bahwa tempat-tempat yang “seakan-akan” ruang publik, dianggap bisa menggantikan ruang publik.

Ketegasan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pembatasan jam beroperasi bagi PKL di lapangan Pancasila Simpanglima, bisa diapresiasi sebagai bentuk pengendalian atas pendudukan ruang publik oleh PKL. Para PKL ini memiliki tujuan “konsumsi sebanyak-banyaknya” dengan mengatasnamakan kebutuhan hidup.

Namun jangan salah, para PKL berlaku demikian sebagai bentuk protes terhadap pemkot yang selalu menyediakan tempat bagi pemilik modal. Lihat saja pembangunan mal-mal di kawasan Peterongan, Thamrin, hingga pinggiran kota. Semua seperti disengaja untuk menciptakan warga kota yang konsumtif, manja, egois, dan asosial.

Singkat kata, keberadaan PKL di sejumlah ruang publik, memang tak seharusnya langsung diluluhlantakkan atas nama penegakan perda. Namun pemkot perlu lebih introspeksi, khususnya dalam pemberian ijin bagi pembangunan tempat-tempat semacam mal, yang notabene mematikan pola perdagangan tradisional. Untuk kemudian menyediakan tempat-tempat yang bisa berfungsi sebagai ruang publik.. Dengan demikian, tak ada kata menggusur PKL dan memanjakan investor. Sebuah frasa yang sangat melukai rasa keadilan.

 Penulis :Edhie Prayitno Ige 
Pegiat Komunitas Wedangjae
Jurnalis Radio El-Shinta

Komentar

Populer

Milestone Wedangjae Online

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Ini adalah sebuah milestone atau sebuah tonggak baru atau Nol Kilometer bagi Komunitas Wedangjae online. Setelah didirikan tahun 2002 dan memiliki web untuk pertama kali tahun 2003 di Geocities (free) menggunakan Dreamweaver, Flash, dan Frontpage, hingga mengalami pasang surut dengan web berbasis CMS berdomain dotcom (2006-2010) dan dotnet (2010-2017), kini Wedangjae hadir kembali dalam bentuk yang lebih praktis, menggunakan blog engine sebagai 'angkringan'-nya.

Sebagian tulisan adalah arsip digital para pegiatnya atau kegiatan yang pernah dilakukan Wedangjae, sehingga tanggal posting sebelum Maret 2018. Sebagian yang lain adalah karya terbaru di awal-awal tahun 2018. Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Tren Pendidikan Era Milenial

Zaman berubah. Era milenial namanya. Generasinya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi dan media teknologi digital. Gawai di tangan. Pengetahuan mudah di dapat, ruang obrolan bertambah luas, tanpa sekat dan tanpa batas. Inilah kompetitor guru saat ini. Kompetitor yang sangat serius. Selalu meng-update diri, dengan sangat pesat. Mari kita proyeksikan pendidikan di masa depan, berdasarkan fenomena kekinian. Karena generasi yang dididik hari ini akan hidup di masa depan.Sesuatu yang relevan di hari ini, mungkin akan usang di masa depan. Bisa jadi, bila hari ini sekolah keliru ajar. Lahirlah generasi pengekor, bukan ‘pemimpin barisan’.
Berdasarkan data Indonesia Digital Landscape 2018, yang dirilis pada bulan Januari 2018, dari total Populasi penduduk yang 265 juta jiwa, pemilik Unique Mobile User adalah 178 juta jiwa (67 %), Internet Users 132,7 Juta Jiwa (50 %) dan Active Social Media Users 130 juta jiwa (49 %). Dan dari pengguna internet itu, 91 %adalah pen…

Urgensi Wakafprenuer Menuju Masyarakat Wakaf

Wakafprenuer adalah istilah anyar bagi pegiat wakaf produktif. Seperti dalam tulisan sebelumnya di Seruji Penulis menguraikan 3 langkah memajukan wakaf yakni literasi, kreasi dan konversi. Idealnya seluruh ketiga tahapan tersebut diperlukan para wakafprenuer sehingga membentuk sebuah ekosistem. Tahap literasi sebagai langkah awal merupakan upaya memberikan kesadaran pentingnya berwakaf kepada publik. Para wakafprenuer ditantang menciptakan berbagai program literasi yang ramah terhadap publik (user friendly). Target literasi utama menyasar kepada kalangan millenials atau generasi muda “kids jaman now”. Jumlah mereka ini luar biasa karena Indonesia mengalami bonus demografi. Selain itu pemahaman ideologis generasi ini masih dalam proses pencarian sehingga sangat potensial dan strategis. Karena generasi muda ini mayoritas menggunakan telepon pintar maka dibutuhkan aplikasi menarik yang terkait permainan atau game perwakafan. Generasi millenials yang dijangkiti budaya FoMo (Fears of Miss…